Desa wates berkelas
Halaman ini memuat informasi dan dokumen resmi terkait Daftar Informasi Yang Dikecualikan Desa Wates. Informasi ini merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di tingkat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Anda ingin mendownload dokumen Daftar Informasi yang dikecualikan Desa Wates, silakan klik tombol di bawah ini. Download Disini
Surat Keputusan (SK) Informasi yang Dikecualikan Desa Wates adalah dokumen resmi yang menetapkan jenis-jenis informasi yang tidak dapat diakses secara bebas oleh publik, karena menyangkut rahasia negara, perlindungan data pribadi, atau stabilitas keamanan desa. SK ini disusun oleh PPID Desa berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Silakan unduh file SK […]
Surat Keputusan Kepala Desa Wates tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Maklumat Pelayanan adalah dokumen resmi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan publik di tingkat desa. SK ini memuat ketentuan mengenai jenis layanan, prosedur layanan, waktu penyelesaian, serta komitmen pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan kepada […]
Peta Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, menyajikan informasi batas wilayah, pembagian dusun, RT/RW, serta lokasi fasilitas umum dan infrastruktur desa. Peta ini sangat berguna untuk keperluan perencanaan pembangunan, pengajuan program, atau kegiatan kemasyarakatan berbasis wilayah. Silakan unduh Peta Desa Wates terbaru, dengan klik tombol dibawah ini : Download Disini
Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, terdiri dari 8 RW dan 43 RT yang tersebar di dua dusun: Wates dan Sidomulyo. Data ini berisi mengenai informasi nama RT dan RW di desa Wates. Silakan unduh file data RT terbaru melalui tombol berikut : Download Disini
Struktur organisasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Desa Wates dibentuk untuk menjamin keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008. PPID Desa berada di bawah Kepala Desa dan bertugas mengelola, menyimpan, serta melayani permohonan informasi dari masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab.
SOP Penyelesaian Sengketa Informasi merupakan pedoman yang mengatur proses penyelesaian apabila terjadi sengketa antara pemohon informasi dengan badan publik, khususnya dalam hal permintaan informasi yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. SOP ini mencakup tahapan pengajuan sengketa, mekanisme mediasi atau ajudikasi, serta jangka waktu penyelesaiannya. Fasilitasi Sengketa Informasi Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Pusat dan/atau […]
SOP Alur Pengajuan Keberatan adalah panduan resmi yang menjelaskan tata cara bagi masyarakat yang ingin mengajukan keberatan atas pelayanan informasi publik yang diterima. Prosedur ini mencakup tahapan pengajuan, waktu penanganan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyelesaian keberatan. Keterangan : Pemohon mengajukan permohonan kebertan ke Atasan PPID. Alur pemohonan keberatan : Diterima meja layanan […]
Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Permohonan Informasi disusun sebagai pedoman resmi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. SOP ini mengatur tata cara, alur, waktu pelayanan, serta tanggung jawab petugas dalam merespon permintaan informasi publik, guna menjamin layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.